Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat pimpin kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Medan. Foto: Ayu/Od

Komisi II DPR RI, menemukan sejumlah permasalahan terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Medan, Sumatera Utara. Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, salah satu yang menjadi kendala adalah ketersediaan blanko KTP elektonik.

"Dari penjelasan Plt. Wali Kota Medan, diketahui bahwa Pemkot Medan sebenarya sudah siap menggelar Pilkada. Namun masih ada beberapa kendala, salah satunya terkait ketersediaan blanko KTP elektronik. Kebutuhan blanko untuk Kota Medan lebih dari 60 ribu, namun Dinas Dukcapil hanya memberikan sepuluh ribu, dan dikirim lagi hanya sepuluh ribu, terkesan dicicil," ujar Doli saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Medan di Medan, Sumatera Utara, Rabu (19/2/2020).

Padahal menurut Plt. Wali Kota Medan Achyar Nasution, kapasitas pencetakan mampu memproduksi hingga tiga ribu per harinya. Kekurangan blanko KTP Elektronik ini sejatinya menjadi keluhan masyarakat, sehingga terkesan pemkot Medan kurang maksimal pelayanannya.

"Ke depan tentu kami akan minta klarifikasi kepada Dirjen Dukcapil terkait blanko tersebut. Karena sebenarnya masalah tersebut tidak hanya terjadi di Kota Medan saja. Namun juga di banyak kabupaten kota. Padahal kami sudah menyetujui realokasi anggaran untuk blanko KTP Elektronik itu sebesar 15 miliar rupiah," pungkas politisi Fraksi Partai Golkar ini. (ayu/es)